Dewan Keamanan PBB Minta Kekerasan di Myanmar Harus Segera Diakhiri
Jakarta - Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kekhawatiran mendalam pada Rabu terkait meningkatnya kekerasan di seluruh Myanmar, meminta segera diakhiri pertempuran dan militer diminta menahan diri. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang langka, disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan.
Ada laporan pengerahan senjata berat dan tentara di negara bagian Chin, diperkirakan akan terjadi serangan tentara untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari.
"Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kekerasan terbaru yang meningkat di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan memastikan keamanan warga sipil," jelas pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis (11/11).
Junta militer Myanmar bungkam terkait situasi di Chin, daerah perbatasan yang menjadi garis terdepan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Myanmar dilumpuhkan oleh aksi unjuk rasa dan kekerasan sejak kudeta, di mana junta berusaha mempertahankan kekuasannya dan menghadapi perlawanan bersenjata dari para milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintahan bayangan yang dibentuk para anggota parlemen yang digulingkan. Junta menyebut para milisi ini sebagai "teroris".
"Anggota Dewan Keamanan kembali menyuarakan kekhawatiran mendalam mereka terkait perkembangan di Myanmar setelah pengumuman darurat nasional berlaku 1 Februari dan seruan mereka kepada militer untuk menahan diri," jelas pernyataan tersebut.
"Mereka mendorong segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar."
Dewan Keamanan juga menyerukan dibukanya akses penuh, aman, dan tanpa halangan kepada semua masyarakat yang membutuhkan, serta perlindungan, keselamatan, dan keamanan personel organisasi kemanusiaan dan medis.
Ada laporan pengerahan senjata berat dan tentara di negara bagian Chin, diperkirakan akan terjadi serangan tentara untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari.
"Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kekerasan terbaru yang meningkat di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan memastikan keamanan warga sipil," jelas pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis (11/11).
Junta militer Myanmar bungkam terkait situasi di Chin, daerah perbatasan yang menjadi garis terdepan perlawanan terhadap kekuasaan militer.
Myanmar dilumpuhkan oleh aksi unjuk rasa dan kekerasan sejak kudeta, di mana junta berusaha mempertahankan kekuasannya dan menghadapi perlawanan bersenjata dari para milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintahan bayangan yang dibentuk para anggota parlemen yang digulingkan. Junta menyebut para milisi ini sebagai "teroris".
"Anggota Dewan Keamanan kembali menyuarakan kekhawatiran mendalam mereka terkait perkembangan di Myanmar setelah pengumuman darurat nasional berlaku 1 Februari dan seruan mereka kepada militer untuk menahan diri," jelas pernyataan tersebut.
"Mereka mendorong segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi sejalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar."
Dewan Keamanan juga menyerukan dibukanya akses penuh, aman, dan tanpa halangan kepada semua masyarakat yang membutuhkan, serta perlindungan, keselamatan, dan keamanan personel organisasi kemanusiaan dan medis.
Komentar
Posting Komentar