Pemerintah Akan Menggunakan NIK Sebagai Nomor Kepersertaan BPJS Kesehatan

Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemanfaatan information nomor induk kependudukan (NIK) dalam berbagai layanan, termasuk bagi BPJS Kesehatan (BPJSKes) khususnya terkait kepesertaan.

Dirut BPJSKes Ali Ghufron Mufti menyebut, NIK merupakan lompatan yang luar biasa bagi efektivitas layanan BPJS Kesehatan.

"Kalau setiap penduduk sudah teridentifikasi punya NIK, dan BPJSKes memanfaatkan information Dukcapil ini sesuatu yang luar biasa," kata Ali Ghufron dalam Podcast BPJSKes bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam rilis Dukcapil Kemendagri, Kamis (20/1).

Ghufron menyebut BPJSKes sedang fokus meningkatkan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadikan NIK sebagai nomor kepesertaan BPJSKes.

"Mudah-mudahan dengan kerja sama yang lebih intensif, NIK akan menggantikan nomor kepesertaan BPJSKes,"

- Ali Ghufron.

Sementara itu, Zudan merasa senang sekali karena BPJSKes tercatat sebagai customer yang terbesar aksesnya ke data storage facility Dukcapil.

"Sebab NIK ini penting sekali. Dukcapil terus mendorong seluruh penduduk 271 juta semuanya sudah punya NIK.

Ini untuk memudahkan dalam semua pelayanan publik, termasuk BPJSKes," kata Zudan.

"Saya berterima kasih BPJSKes memang mitra generasi pertama Dukcapil. Period integrasi data kita awali tahun 2013 dan BPJSKes bersama 9 lembaga lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil," ungkap Dirjen Zudan.

Zudan berpesan kepada para driver BPJSKes dan masyarakat supaya sukses verifikasi kepesertaan, jangan sampai salah meng-input NIK yang terdiri 16 digit.

"NIK yang tidak ditemukan biasanya karena kurang input hanya 15 figure, atau salah ketik. Jadi saat memasukkan input NIK harus benar," pesan Zudan.